---

• 13-04-2022
• Kominfo
• Berita Utama

Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) Sumatera Barat resmi diluncurkan. Peresmian tersebut dilakukan Wakil Presiden RI, di Pelataran Taman Jam Gadang, Selasa (12/04). Hadir dalam acara peluncuran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI, Gubernur Sumatera Barat, serta tamu undangan lainnya. 

Gerakan Nasional BBI yang diresmikan Presiden Joko Widodo sejak 14 Mei 2020 bertujuan untuk mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Gerakan tersebut juga merupakan kampanye untuk mengajak masyarakat Indonesia bangga menggunakan produk lokal. Melalui kampanye tersebut, pemerintah berharap perekonomian domestik dapat meningkat.  

Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, ungkapkan, Gerakan Nasional BBI merupakan salah satu upaya untuk memulihkan ekonomi Indonesia melalui membangkitkan peran UMKM. "Kita bersama-sama menegaskan Gerakan Nasional BBI dilaksanakan di setiap daerah. Tidak ada alasan untuk tidak bangga pada produk kita. Contoh Jam Gadang, yang merupakan karya orang Koto Gadang. Ini salah satu bukti bahwa produk lokal bisa berbicara dan bersaing di tingkat dunia," ujar Wapres.

Ma'ruf Amin mengakui, Sumatera Barat sejak dulu dikenal sebagai sentra UMKM. Data terakhir menunjukkan 89% perekonomian Sumbar ditopang 600 ribuan unit UMKM. “Ke depan harus diupayakan bagaimana produk UMKM lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” ujar Ma’ruf Amin. "Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang, kapan lagi. Ini saatnya kita mulai dengan diri kita sendiri. Dengan cara ini produk UMKM akan semakin naik kelas dan berjaya mengatasi berbagai kendala ekonomi di negara kita," lanjutnya.

Sumatra Barat menempati peringkat ke-9 daya saing digital provinsi di Indonesia, naik 3 peringkat dari tahun lalu dan menjadi provinsi terbaik kedua di pulau Sumatera yang memperluas jaringan internet hingga ke pedesaan serta mendorong UMKM di seluruh Sumbar, sebut Wapres. Indonesia bersama seluruh masyarakatnya akan kembali menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Asia Tenggara, bahkan dunia. UMKM bangkit, ekonomi pulih. "UMKM Sumbar Maju Basamo," pungkas Wapres.

Sementara, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas ditunjuknya Sumatera Barat sebagai lokasi peluncuran Gerakan Nasional BBI. Menurutnya, melalui Gernas BBI, program pemulihan ekonomi nasional dapat terwujud dengan melindungi, mempertahankan, serta meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, berpendapat ruang pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat dimaksimalkan melalui UMKM. Saat ini, lanjut Wimboh, OJK telah membentuk e-commerce sosial yang nantinya akan terus dikembangkan. Kemudian juga akan ada kampus e-commerce, agar para pelaku UMKM dapat mempelajari bagaimana memasarkan produk secara digital.

Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, mengapresiasi dengan diluncurkannya Gerakan Nasional BBI Sumatra Barat di Bukittinggi. Hal ini, ungkapnya, akan menjadi angin segar bagi perekonomian Sumatra Barat, khususnya Bukittinggi, yang masyarakatnya memang didominasi oleh para pelaku UMKM.

"Bukittinggi sendiri juga berupaya untuk memulihkan ekonomi masyarakat pelaku UMKM dengan peluncuran Tabungan Utsman, bekerjasama dengan DPRD dan BPR Syariah Jam Gadang. Dimana, program ini mengedepankan prinsip ekonomi syariah, program murabahah tanpa biaya tanpa agunan. Margin yang ditimbulkan akan dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM di Kota Bukittinggi sebagai permodalan," jelasnya.

Pada kesempatan itu, para tamu undangan juga meninjau Los Lambuang di Pasar Atas Bukittinggi, yang akan dipersiapkan menjadi Zona KHAS (Kuliner Halal Aman dan Sehat). Zona KHAS adalah area atau hamparan yang berhubungan dengan aktivitas memasak, panganan maupun minuman, yang erat kaitannya dengan konsumsi makan sehari-hari, serta lingkungan yang memenuhi kaidah halal, aman dan sehat. Salah satu kriteria Zona KHAS adalah memiliki pengelola yang profesional dengan pelaku UMKM kuliner minimal berjumlah 10 pelaku, serta di lokasi tersebut dilengkapi dengan tempat ibadah atau dekat (minimal berjarak 500 meter) dari tempat ibadah.