---

• 25-08-2021
• Kominfo
• Berita Utama

Dari ruangan Bukittinggi Command Center (BCC) di Balai Kota, hari ini, Rabu, (25/08/2021), Wakil Walikota Marfendi mengikuti secara daring Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2021 yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta. Rakornas yang diikuti oleh Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia tersebut mengambil tema “Mendorong Peningkatan Peran UMKM Pangan Melalui Optimlisasi Digitalisasi Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Pangan”. Rakornas dibuka oleh Presiden Joko Widodo, didampingi Menteri Koordinator Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, serta Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  

Rakornas yang dilaksanakan itu bertujuan untuk mendorong para kepala daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TIPD) menyinergikan kebijakan stabilitas harga dengan kebijakan pemulihan ekonomi di daerah. Selain itu, hasil Rakornas tersebut diharapkan dapat diimplementasikan oleh tiap-tiap kepala daerah untuk menghasilkan kebijakan pengendalian inflasi di daerah masing-masing, yang nantinya akan menjadi bahan masukan untuk perumusan kebijakan  pengendalian inflasi secara Nasional. 

Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo mengharapkan agar kepala daerah mendorong UMKM, petani dan nelayan untuk memanfaatkan platform digital dalam pemasaran produk. Hal ini disebutkan Presiden untuk menyikapi lesunya penjualan produk secara konvensional akibat dampak kondisi pandemi Covid-19. “Kondisi pandemi ini hendaknya menjadi momentum untuk mulai beralih dari cara pemasaran konvensional ke platform digital. Kepala Daerah agar mendorong pelaku UMKM, petani dan nelayan di daerahnya untuk memanfaatkan perusahaan rintisan (startup) di daerah, nasional, bahkan global,” sebut Presiden. Presiden Joko Widodo menyebutkan, ditinjau dari segi pendapatan, pemasaran melalui platform digital tersebut dipandang berpengaruh cukup siginifkan terhadap pendapatan yang diterima UMKM, petani dan nelayan.  

Sementara, Wawako Marfendi dalam keterangannya setelah mengkuti acara Rakornas tersebut ungkapkan, selama periode Januari—Juli 2021, berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bukittinggi, inflasi di Kota Bukittinggi cukup terkendali atau <1%. Tingkat inflasi tertinggi di Kota Bukittinggi selama periode tersebut terjadi pada bulan Maret 2021, sebesar 0,31%. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau secara umum masih mempengaruhi laju inflasi di Kota Bukittinggi. 

Wawako melanjutkan, pengendalian inflasi di Bukittinggi ke depannya akan memfokuskan pada UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan pangan. “Hal ini tidak terlepas dari posisi Bukittinggi sebagai sentra perdagangan produk atau barang kebutuhan pokok, utamanya pertanian dan pangan,” sebut Wawako. Lebih lanjut Wawako juga mengungkapkan, Pemko melalui TPID Kota Bukittinggi mendukung kebijakan Pemerintah dalam digitalisasi pemasaran produk-produk UMKM di sektor pangan. “Wacana digitalisasi pemasaran produk pertanian dan pangan di Bukittinggi sedang kita rumuskan bentuk konkritnya. (Bentuknya) kurang lebih seperti aplikasi Toko Tani yang dikelola oleh Pemprov. Sumbar saat ini,” sebut Wawako Marfendi.  

Pengendalian inflasi melalui digitalisasi pemasaran, sebut Wawako Marfendi, akan dapat memangkas pengeluaran atau biaya untuk distribusi yang dikeluarkan oleh pelaku UMKM dan petani. serta memiliki korelasi dengan Indeks Harga Konsumen (IHK). “Komponen biaya distribusi ini mempengaruhi Indeks Harga Konsumen, yang merupakan alat untuk mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. IHK ini-lah yang sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat inflasi,” jelas Wawako.