---

• 10-04-2021
• Kominfo
• Berita Utama

Wakil Wako Marfendi, Jumat (09/04/2021), hadiri acara puncak Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) Sumatera Barat yang diselenggarakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sumbar, Padang. Selain dihadiri para kepala daerah se-Sumatera Barat, acara tersebut juga mengundang perwakilan UMKM binaan Bank Indonesia serta perwakilan perbankan. 

FEKDI merupakan bagian dari kampanye kantor Perwakilan BI dalam perluasan program elektronifikasi pembayaran di daerah meliputi, pengelolaan implementasi dan perluasan program elektronifikasi pembayaran, serta pengkoordinasian, kerjasama, dan edukasi dalam rangka fasilitasi serta perluasan program elektronifikasi pembayaran di daerah. Kampanye ini merupakan kesepakatan Bank Indonesia dengan empat kementerian sebagai bagian dari upaya mengejawantahkan amanat Perpres No.82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.  

Untuk tahun 2021, kantor Perwakilan BI menargetkan pencapaian 12 juta merchant Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dan peningkatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) serta pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). 

Gubernur Sumbar dalam sambutannya yang disampaikan Plh. Sekretaris Daerah Prov. Sumbar, Benni Warlis, sebutkan Pemrov serta Pemkab/Pemko se-Sumatera Barat siap untuk mewujudkan program digitalisasi daerah, yang salah satunya dengan melaksanakan Elektronifikasi Pembayaran Pemda (ETP). Lebih lanjut Benni menyampaikan program ini perlu disosialisasikan lebih masif lagi dengan dukungan perbankan di Sumbar, terutama untuk penerapan QRIS kepada para pelaku usaha.

Pada acara puncak FEKDI tersebut, Wawako Marfendi bersama 11 kepala daerah lainnya di Sumbar  menandatangani SK Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah kabupaten/kota sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah di Sumatera Barat dalam pelaksanaan program ETP. 

Wawako Marfendi sebutkan Pemko Bukittinggi telah menerapkan transaksi keuangan elektronik pada beberapa transaksinya, seperti penggunaan e-money pada pintu masuk obyek wisata. Menurut Wawako, penerapan ETP pada obyek wisata diperkirakan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga dapat mencegah tindak korupsi. Ia menyebutkan penerapan ETP oleh Pemko akan ditambah secara bertahap. Lebih lanjut, Wawako Marfendi sampaikan harapannya ke depan semua transaksi masyarakat di Bukittinggi sudah menggunakan e-money.